Warga Tegallega Gelar Demo Tolak Rencana Pembangunan Apartemen

mediabogor.com, Bogor – Puluhan warga melakukan aksi demo di depan lokasi rencana pembangunan Apartemen Alhambra atau yang sebelumnya bernama apartemen Grand Park Pakuan City (GPPC) Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kamis (15/8/19). Aksi demo dari warga setempat itu, dilakukan pas para agen marketing pemasaran Alhambra APT melangsungkan pertemuan di dalam lokasi rencana pembangunan.

Dalam aksinya, massa membawa sejumlah spanduk bertuliskan “Menolak Pembangunan Alhambra Apartemen”. Aksi berjalan dengan damai. Massa membubarkan diri selepas pukul 15.30 WIB.


Koordinator aksi, Imam Supriyadi mengatakan, warga sudah lima tahun berjuang menolak adanya pembangunan Apartemen GPPC yang berubah menjadi Alhambra APT. Sejak awal Wali Kota Bogor, Bima Arya menyatakan tidak akan mengeluarkan IMB sebelum seluruh warga memberikan persetujuan perizinan. Tetapi kenyataannya, pada Mei 2019, Pemkot Bogor mengeluarkan IMB. Padahal masih ada warga yang belum diakomodir.

“Kami menuntut wali Kota Bogor membekukan dan mencabut IMB untuk GPPC atau Alhambra APT ini. IMB itu, cacat hukum karena ijin yang di dapat adalah hasil di manipulasi. Ada warga terdampak yang hingga saat ini tidak memberikan perijinan,” tegasnya.

Ia melanjutkan, IMB yang telah dikeluarkan itu tidak memenuhi aspek strategis, aspek teknis dan aspek psikis. Bahkan dalam aplikasi Simtaru (Sistem Tata Ruang) milik Pemkot Bogor, lokasi itu adalah pemukiman sedang, artinya tidak boleh ada pembangunan apartemen komersil.

“Sejak 2017 sudah berpolemik dan warga sangat sulit ketemu Walikota. Bahkan, kami sudah tiga kali mengajukan audiensi kepada Bima Arya, tetapi tidak bisa bertemu. Akhirnya warga mengadukan permasalahan ini kepada presiden semalam,” ujarnya.

Sementara, Ketua LBH Bogor, Zentoni yang hadir dalam aksi itu mengatakan, aksi damai ini menolak penggusuran dan pembongkaran kios warga yang sudah berdiri 30 tahun. Kasus ini, harus segera ditangani oleh KPK karena banyak ditemukan kejanggalan.

“Kami akam melaporkan kasus ini ke KPK. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Pemkot Bogor yang mengeluarkan IMB untuk GPPC harus diusut tuntas oleh KPK,” tandasnya.

Terpisah, perwakilan perusahaan Sumartoro selaku Site Manager Alhamra APT mengatakan, sebenarnya persoalan ini sudah berproses cukup lama. Dari 2014 diproses perizinan sampai keluarnya IMB tahun ini.

“Yang demo tadi kebanyakan bukan warga dari sini. Sebenarnya pihak-pihak itu, saat proses perizinan sudah diundang. Namun dalam pertemuan itu mereka tidak hadir dan menolak tanpa alasan,” ucapnya.

Terkait soal dugaan manipulasi perizinan yang dikatakan warga, Sumartono menjelaskan, semuanya sudah berjalan baik dan tidak ada manipulasi perizinan karena sudah melalui proses dari bawah mulai RT, RW, Kelurahan hingga ke Pemkot Bogor.

“Semuanya sudah sesuai aturan dan prosedural. Bahkan, pengajuan kami dari 20 lantai sudah diturunkan menjadi 8 lantai. Jadi, tidak ada menipulasi data warga dalam kepengurusan perizinan. Semua sudah sesuai aturan. Di samping itu, sebagian besar warga atau pemilik kios sudah mendapatkan uang kerohiman dan kami juga menyediakan tempat relokasi,” terangnya.

Dengan adanya aksi demo itu, pihak Alhambra APT berjanji akan segera melakukan mediasi. “Dalam waktu dekat kita akan melakukan mediasi dengan para pemilik kios atau warung dan warga,” tandasnya. (*/Nick)