Pernyataan Sukmawati, LBH Pelita Ummat : Aspek Hukumnya Pasal 156a KUHP

Mediabogor.id, BOGOR- Chandra Pura Irawan Sekjen Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Umat menilai pernyataan Sukmawati Soekarnoputri Putri dalam sebuah diskusi bertema “Bangkitkan Nasionalisme Bersama Kita Tangkal Radikalisme dan Berantas Terorisme”, pada Senin (11/19) lalu, dari segi aspek hukumnya bisa mengacu ke Pasal 156a KUHP.

“Jadi kalau kita lihat dari tuntutannya, menginginkan agar Sukmawati segera di panggil di periksa kemudian segera dilimpahkan ke pengadilan atas dugaan tindakan pidana penistaan agama. Yaitu berawal dari pernyataan beliau pada waktu seminar kalau tidak salah jadi salah satu pembicara juga,” ungkapnya usai melakukan aksi damai di Jalan Raya Pajajaran, Baranangsiang, Bogor Timur, Kota Bogor, Minggu (1/12/19).


Selain itu, menurut dia, saat Sukmawati bertanya kepada audensi dengan pernyataannya adalah kurang lebih pokoknya sebagai berikut, siapakah yang berperan untuk berjuang pada abad ke 20 ketika kemerdekaan RI ini, kurang lebih nya seperti itu.

“Nah kalau kita melihat pertanyaan seperti itu sebetulnya maka harus kita pertanyakan apa maksud dari pertanyaan itu,” jelas Chandra.

Karena begini, lanjutnya, Rasul SAW, hidup pada abad ke 6 sementara Soekarno abad 20 dan Soekarno hidup di Indonesia nabi Muhammad hidup di Mekkah Arab, sehingga dua kali perbandingan begitu jauh tapi kenapa itu di tanyakan.

Kata dia, apakah pertanyaan itu mengandung unsur pidana kalau dilihat pada rumusan Pasal 156a KUHP. Itu terdapat beberapa unsur, yang pertama adalah terdapat nya noan untuk mengeceknya bener apa tidak, itu tergantung pada pernyataan Sukmawati. Apakah pernyataan itu hanya sekali magsud nya sekali itu bertanya hanya selewat saja atau itu di ulang-ulang.

“Nah kalau di ulang-ulang dengan menginginkan ada jawaban maka merupakan, dan menurut pendapat saya itu dapat dinilai memenuhi unsur tindak pidana Pasal156a KUHP,” katanya.

Yang kedua, kata dia,  unsur dinyatakan kepada dan di hadapan publik yaitu di hadapan para peserta. Sedangkan, yang ketiga adalah apakah ketika materil yang di pertanyakan itu masuk kedalam unsur pidana penistaan agama. Mana pun pendapat saya itu memenuhi unsur materil pidana penistaan agama kenapa?

“Kerena mempertanyakan sesuatu yang jauh berbeda abad 6 dan abad 20 dan kemudian di pertanyaan itu ada azab dari makna tersirat, ayo laki-laki yang menjawabnya karena radikal itu kan banyak di laki-laki,” bebernya.

Pertanyaannyaa adalah menurut Chandra, apa maksud pertanyaan Sukmawati yang menyatakan ayo laki-laki yang menjawab karena laki-laki banyak yang radikal apakah ada makna tersirat menghubungkan antara laki-laki radikal Islam dan nabi Muhammad SAW, nah atas pernyataan ini. “Maka saya berpendapat bahwa pertanyaan Sukmawati dapat di nilai memenuhi unsur 156 KUHP,” tegasnya. (Nick)

“Kalau LBH tidak melaporkan LBH itu hanya mendampingi saja, tokoh tokoh siapa saja yang mau melaporkan Sukmawati atas dasar ini,” pungkasnya. (Nick)