Perlukah Mengundang Asing Untuk Mengelola Sampah

Perlukah Mengundang Asing Untuk Mengelola Sampah

Perusahaan asal Inggris, Plastic Energy Limited sepakat menanam investasi sebesar 45 juta dolar AS atau Rp 630 miliar untuk membangun pengolahan sampah plastik menjadi bio diesel di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga, Bogor, Jawa Barat ( kompas.com )

Pembangunan pengolahan sampah menjadi sumber energi itu akan mulai pada tahun 2020 di atas lahan seluas 10 hektare di kawasan TPA Galuga.

“Pembangunan ini akan sangat membantu program pelestarian lingkungan melalui pengelolaan sampah, serta diharapkan dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga lokal di sekitar TPA Galuga,” kata Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Selasa (30/7/2019).

Bima mengatakan, program ini merupakan yang pertama di Asia Tenggara yang telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut Bima, Bogor dipilih sebagai kota pertama yang melakukan kerja sama dengan Plastic Energy Limited dalam pengelolaan sampah plastik yang dapat diubah menjadi sumber energi.

Bima menjelaskan, Pemkot Bogor berkewajiban untuk menyiapkan segala perijinannya, termasuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai upaya pemilahan sampah rumah tangga.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, lanjut Bima, Pemkot Bogor dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor harus berkoordinasi untuk persiapan dan pelaksanaan pembangunan pengolahan sampah plastik menjadi bio diesel tersebut.

“Nantinya, sebanyak 100 ton plastik akan dipilah dari 1.000 ton sampah per hari di Galuga, tanpa adanya biaya timbang sampah atau tiping fee bagi Pemkot Bogor,” sebut Bima.

Di kota Bogor, setiap harinya tercatat volume sampah mencapai 600 ton. Sekitar 475 ton diantaranya di buang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga. Sisanya baru sekitar 125 ton yang diolah di TPS 3R, Bank Sampah, lapak-lapak barang bekas, dan ada juga sampah yang masih tercecer, di sungai atau dibakar,”jelasnya ungkap Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Mochamad Ade, Senin (14/1).

Pengelolaan sampah, telah menjadi salah satu permasalahan si kota kota, tidak terkecuali di Kota Bogor. Semakin banyak jumlah sampah dan jenisnya membutuhkan penanganan dan pengelolaan yang tepat agar lingkungan bersih, sehat dan lestari.

Perlukah kita mengundang investor asing?
Langkah Pemkot Bogor mengolah sampah hingga menjadi bioenergi patut diapresiasi. Namun , seharusnya tidak menempuh jalan yang terlihat “cepat” ini saja dalam penanganan sampah.
Permasalahan sampah adalah permasalahan yang juga terkait dengan perilaku dan mental masyarakat. Karenanya perlu edukasi tentang perilaku hidup sehat dan bersih oleh pemerintah. Inilah yang seharusnya terus dilakukan Pemkot Bogor, edukasi hidup bersih, sehat, menjaga lingkungannya, tidak membuang sampah sembarangan, dll. Edukasi juga terkait penanganan sampah seperti memilah, menggunakan ulang atau mendaur ulang agar tidak menambah jumlah sampah.
Untuk menunjang langkah tersebut, tak cukup edukasi, pemerintah harus menyediakan fasilitas tempat pembuangan sampah yang memadai, hingga memastikan warga tak buang sampah di luar tempatnya. Pemerintah juga memberi pendampingan pendampingan dan fasilitas untuk pengolahan sampah.
Memang pada batas batas tertentu, penanganan sampah tidak cukup pada level individu atau masyarakat. Perlu ada teknologi untuk mengolah sampah yang dilakukan secara kolektif. Bukan hanya karena jumlah sampah yang semakin banyak tapi jenis sampah tertentu yang perlu penangangan tertentu seperti sampah medis, elektronik, kemasan plastik dan hasil industri lainnya.

Lagi lagi , pemerintah harus berperan untuk mengadakan sebuah teknologi berikut ahlinya agar sampah tidak jadi masalah terhadap lingkungan bahkan menjadi hal yang bisa digunakan lagi. Permasalahannya, apakah pemerintah bisa mengusahakan sendiri atau harus mendatangkan pihak lain (investor) untuk mengelolanya. Kalau melihat potensi negeri ini, sebenarnya sangat mungkin memiliki para ahli lingkungan yang bisa dikerahkan untuk memberi solusi menangani sampah. Banyak perguruan perguruan tinggi yang mampu melakukan riset untuk menemukan teknologi pengelolaan sampah.

Dengannya, negara ini bisa mandiri dalam pengelolaan sampah, tidak perlu investasi. Karena investasi adalah usaha untuk mendapatkan keuntungan. Apa yang terjadi jika urusan kemashlahatan rakyat, seperti sampah dikelola dengan prinsip untung rugi. Kalaupun sampai mendatangkan ahli dan teknologi dari luar bentuknya adalah kontrak kerja. Sehingga ke depan tidak menimbulkan kesulitan, seperti kasus kasus investasi di bidang lain.
Saat ini bisa dilihat, negeri ini banjir investasi dari luar negeri di bidang apapun, bahkan dalam urusan fasilitas umum seperti jalan. Akibatnya, rakyat harus membayar untuk dapat menggunakan jalan.
Karenanya, sangat disayangkan kalau dalam hal pengelolaan sampah saja mengundang investor asing. Khawatirnya, memberatkan rakyat dan menjadi ketergantungan kepada negara lain.

Negeri ini bisa saja mewujudkan pengelolaan sampah mandiri, jika peran pemerintah dikembalikan sebagai periayah atau pengurus urusan umat, bukan negara yang hanya berfungsi sebagai regulator. Negara yang menjadikan penguasanya sebagai pengurus urusan umat adalah negara yang berdasarkan syariah kaffah, yang disebut khilafah Islam.

Jika menengok sejarah penerapan syariah kaffah dalam kekhilafahan tampak juga pengurusan terkait sampah oleh pemimpinnya ( khalifah). Penanganan sampah ini dalam sistem Islam meliputi sinergi tiga pilar ( individu, masyarakat dan negara) serta adanya landasan keimanan dan syariat terkait perilaku rakyatnya. Penguasa melakukan edukasi dari sisi keimanan dan teknis, hingga di masyarakat terwujud pemahaman hidup yang benar termasuk dalam penjagaan kebersihan dan kesehatan diri dan lingkungan.

Pemerintah dalam sistem Islam sebagai pelayan masyarakat akan memastikan keberadaan sistem dan instalasi pengelolaan sampah di maayarakat ( permukiman) yang tidak dapat mengelola sampah secara individual, di apartemen, rumah susun dan permukiman padat misalnya. Pemerintah harus mencurahkan segala sumber daya agar sampah terkelola dengan baik. Dana dicurahkan untuk mengadakan instalasi pengelolaan sampah.

Penguasa atau pemerintah dalam sistem Islam akan seoptimal mungkin untuk memanfaat potensi sumber daya manusia yang ada di dalam negeri. Pemerintah mendorong ilmuwan menciptakan teknologi-teknologi pengelola sampah ramah lingkungan dan mengadopsinya untuk diterapkan.

Langkah langkah pengolahan sampah yang dilakukan pada sistem Islam kaffah merupakan bentuk perhatian besar penguasa terhadap masalah yang terlihat “sepele”. Hal ini dilakukan karena tanggung jawab penguasa sebagai pengurus rakyat yang hakiki. Hingga tidak akan menggantungkan kepada investor asing, yang berpeluang membawa kesulitan.

Ummu hanin
Ciluer, Bogor