Kasus Investasi Bodong, Kuasa Hukum : Kasus Ini Perbuatan Tindak Pidana Bukan Perdata

Kasus Investasi Bodong, Kuasa Hukum : Kasus Ini Perbuatan Tindak Pidana Bukan Perdata

Mediabogor.id, BOGOR- Sidang pra peradilan kasus dugaan penipuan berkedok investasi bodong kembali digelar di ruang Kartika Pengadilan Negeri (PN) Bogor, Jalan Pengadilan, Kecamatan Bogor Tengah, Kamis (15/10/20). 

Sidang dipimpin hakim tunggal Arya Putra Negara dan dihadiri pihak pemohon oleh kuasa hukum Eka Ardianto dan rekan serta pihak termohon Polda Jawa Barat dan Polresta Bogor Kota. Dalam sidang, diputuskan bahwa gugatan pihak pemohon dikabulkan oleh majelis hakim. 

Humas PN Bogor, Solihin mengatakan, inti pertimbangan hakim dalam putusannya yaitu jaksa dalam P.19-nya hanya melihat perjanjian saja, sedangkan masih ada bukti lainnya yang menunjukkan adanya tindak pidana. 

“Sedangkan perjanjian yang dimaksud dalam P.19 jaksa ada unsur penipuannya,” singkat Solihin.

Sementara, kuasa hukum korban penipuan dan penggelapan berkedok investasi bisnis yang menimpa pengusaha Ria Rusty Yulita, yakni Eka Ardianto dari kantor hukum Eka Ardianto dan rekan mengatakan, agenda sidang pembacaan putusan, intinya hakim dalam fakta ini mengabulkan pemohon secara keseluruhan, artinya dalil-dalil yang diungkapkan di persidangan terbukti semuanya.

“Kami dari awal meyakini bahwa kasus ini adalah perbuatan tindak pidana, bukan kasus perdata sesuai jaksa dari Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Petunjuk dari tim penyidik yang sudah menetapkan tersangka, merupakan petunjuk yang benar berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan,” jelasnya.

Bahkan dalam keterangan saksi ahli yang dihadirkan, terbukti bahwa kasus itu pidana bukan perdata. Ketika pihak kepolisian menetapkan tersangka, disitu telah memiliki kekuatan minimal dua alat bukti untuk menjerat secara pidana. Akhirnya terbukti bahwa kasus ini benar pidana sesuai dengan pasal 327 dan 378.

“Jadi klien kami tidak mau membuat perjanjian kerjasama investasi apabila berbohong, tetapi pada pelaksanaannya terjadi kebohongan dan penipuan yang berkedok investasi. Jaksa seharusnya mendalami dan menggali berkaitan dengan niat perbuatan tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak tim penyidik Polresta Bogor Kota. Karena seluruh unsur di dalam pasal 372 dan 378 itu semuanya terbukti dalam persidangan,” tandasnya.

Dengan hasil keputusan ini, lanjut Eka, akan menunggu salinan putusan dan mengawal proses dilanjutkannya penyidikan oleh pihak Polresta Bogor Kota. “Kami menunggu dilimpahkannya kasus itu dari Polresta Bogor Kota ke Kejari Kota Bogor,” ujarnya.

Pihaknya juga mengapresiasi obyektif hakim yang memimpin sidang hingga selesai. “Alhamdulilah masih ada keadilan bagi klien kami dan hakim memberikan keputusan obyektif atas kasus ini. Kedepan, proses akan terus dikawal hingga kasus ini benar benar disidangkan dengan tersangka di sidangkan di meja hijau,” tutupnya. 

Sebelumnya, saksi ahli pidana Bintatar Sinaga dari Universitas Pakuan (Unpak) mengungkapkan, dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan berkedok investasi bodong itu merupakan tindak pidana sesuai pasal 378. 

 
“Pendapat saya mengatakan, bahwa itu adalah tindak pidana. Tadi sebenarnya untuk memperkuat apa yang sudah dikatakan kepada kepolisian oleh saya beberapa waktu lalu. Jadi untuk memperjelasnya, saya menggunakan teori-teori agar mereka tidak asal bicara. Kasus itu adalah pidana,” ungkap Bintatar kepada awak media usai mengikuti sidang beberapa waktu lalu. (Nick)